PEMASARAN INTERNASIONAL DALAM LINGKUNGAN POLITIK
Perspektif Global
Tidak ada perusahaan, domestik maupun internasional, besar maupun kecil,
dapat melakukan bisnis tanpa mempertimbangkan pengaruh lingkungan
politik di mana perusahaan tersebut beroperasi. Pemerintah tuan rumah
maupun negara asal adalah partner yang integral. Pemerintah akan
bereaksi atas permasalahan yang muncul dalam pemasaran internasional.
Hukum internasional mengakui hak kedaulatan sebuah bangsa untuk
memberikan atau tidak izin untuk melakukan bisnis dalam batas-batas
politknya, dan mengendalikan di mana warga negaranya melakukan bisnis.
Negara berdaulat merdeka dan bebas dari semua kendali eksternal,
1. Mempunyai kesetaraan yang legal yang utuh terhadap Negara-negara lain.
2. Memerintah teritorialnya sendiri.
3. Memilih system politik, ekonominya, dan sosialnya sendiri.
4. Mempunyai kekuasaan untuk mengadakan perjanjian dengan Negara lain.
Kedaulatan Bangsa-Bangsa
Dalam konteks hukum internasional, sebuah negara berdaulat merdeka dan
bebas dari semua kendali eksternal; mempunyai kesetaraan legal yang utuh
terhadap negara-negara lain; memerintah teritorinya sendiri; memilih
sistem politik, sosial, ekonominya sendiri; dan mempunyai kekuasaan
untuk mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain.
Kedaulatan berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki sebuah negara dalam
hubungannya dengan negara lain dan kekuasaan tertinggi yang dimiliki
atas warganya sendiri. Sebuah negara menetapkan persyaratan untuk
kewarganegaraan, menentukan batasan-batasan geografis, dan mengendalikan
perdagangan dan pergerakan orang dan barang melintasi
perbatasan-perbatasannya.
Stabilitas Kebijakan Pemerintah
Iklim politik yang ideal untuk sebuah perusahaan multinasional adalah
pemerintah yang stabil dan ramah. Karena bisnis-bisnis asing dinilai
berdasarkan standar yang bervariasi seperti halnya bangsa-bangsa,
stabilitas, dan keramahan pemerintahan dalam setiap negara harus dinilai
sebagai suatu praktik bisnis yang berkelanjutan.
Jika terdapat potensi keuntungan dan jika diizinkan untuk beroperasi
dalam sebuah negara, perusahaan-perusahaan multinasional dapat berfungsi
di bawah pemerintahan jenis apapun selama terdapat stabilitas dan
kemampuan untuk diprediksi dalam jangka panjang.
Terdapat lima penyebab politis dari instabilitas dalam pasar internasional:
1. Beberapa bentuk pemerintahan tampak bersifat tidak stabil.
2. Perubahan-perubahan dalam partai politik selama pemilihan umum mungkin mempunyai pengaruh besar pada kondisi perdagangan.
3. Nasionalisme.
4. Rasa permusuhan yang ditujukan terhadap negara-negara tertentu.
5. Perselisihhan perdagangan itu sendiri.
Bentuk-Bentuk Pemerintahan
*Afghanistan Republik islam
*Belarusia Republik, meskipun faktanya sebuah pemerintahan diktator
*Bosnia dan Herzegovina Republik demokrasi federal yang sedang muncul
*Myanmar Junta militer
*Kanada Konfederasi dengan demokrasi parlementer
*Cina Negara komunis
*Republik Demokrasi Kongo Pemerintahan diktator, agaknya sedang menjalani transisi ke pemerintahan yang representatif
*Kuba Negara komunis
*Iran Republik terokratis
*Libya Jamahiriya secara teori, diperintah oleh populasi melalui dewan lokal; secara fakta sebuah pemerintahan diktator militer
*Korea Utara Nagara komunis
*Arab Saudi Monarki
*Somalia Tidak ada pemerintah nasional permanen, pemerintahan federal parlementer transisi
*Sudan Rezim otoriter-junta militer yang berkuasa
*Inggris Monarki konstitusional
*Amerika Serikat Republik federal konstitusional
*Uzbekistan Republik, kekuasaan presidensial otoriter, dengan sedikit kekuasaan di luar cabang eksekutif
*Vietnam Negara komunis
Partai-Partai Politik
Seorang pemasar yang cerdik harus memahami semua aspek dari medan
politik agar selalu mengetahui dengan baik informasi mengenai lingkungan
politik. Pergantian yang tidak dapat diprediksi dan drastis dalam
kebijakan pemerintah akan menghalangi investasi, apapun yang menyebabkan
pergantian tersebut.
Jadi, suatu penilaian dari filosofi dan sikap politik dalam sebuah
negara adalah penting untuk mengukur stabilitas dan daya tarik sebuah
pemerintahan dalam hubungannya dengan potensi pasar.
Nasionalisme
Nasionalisme merupakan perasaan yang intens akan harga diri dan
kesatuan nasional, suatu kesadaran dari penduduk sebuah bangsa akan
harga diri terhadap negara mereka.
Nasionalisme ekonomi mempunyai tujuan utama, yaitu melindungi otonom
ekonomi nasional di mana penduduknya mengidentifikasikan kepentingannya
dengan perlindungan kedaulatan negara di mana mereka tinggal.
Ketakutan dan/atau Kebencian yang Terarah
Merupakan hal yang penting bagi para pemasar agar tidak mencampurkan
nasionalisme, di mana kebencian diarahkan secara umum terhadap semua
negara-negara asing, dengan ketakutan atau kebencian yang luas terarah
pada negara tertentu.
Penting untuk disadari bahwa tidak ada bangsa-bangsa, betapapun kuatnya,
yang aan menoleransi penetrasi oleh sebuah perusahaan asing ke dalam
pasar dan ekonominya, jika hal tersebut dirasa sebagai ancaman sosial,
kultural, ekonomi, atau politis terhadap kesejahteraanya.
Resiko-Resiko Politis dari Bisnis Global
Isu-isu kedaulatan, filosofi politik yang berbeda, dan nasionalisme
terwujud dalam sebuah besar tindakan-tindakan pemerintah yang
meningkatkan bisnis global. Resiko dapat berbentuk penyitaan, yang
paling kasar, sampai pada banyak aturan dan regulasi pemerintah yang
lebih lunak tetapi tetap signifikan, seperti pengendalian perdagangan,
pembatasan impor, dan pengendalian harga yang secara langsung
mempengaruhi kinerja aktivitas bisnis.
Dari semua resiko politik, yang paling merugikan adalah
tindakan-tindakan yang mengakibatkan pemindahan ekuiti dari perusahaan
kepada pemerintah, dengan atau tanpa kompensasi yang memadai.
1. Penyitaan, Pengambilalihan, dan Domestikasi
Resiko politik yang paling berat adalah penyitaan, yaitu perampasan aset-aset perusahaan tanpa pembayaran.
Resiko kedua adalah pengambilalihan, pemerintah mengambil sebuah
investasi tetapi memberi pembayaran ganti rugi untuk aset-aset tersebut.
Resiko jenis ketiga adalah domestikasi, hal ini terjadi ketika negara
tuan rumah secara perlahan mengalihkan investasi asing kepada kendali
dan kepemilikan nasional, melalui serangkaian surat keputusan pemerintah
dengan memerintahkan kepemilikan lokal, dan keterlibatan nasional yang
lebih besar dalam manajemen sebuah perusahaan. Tujuan utamanya adalah
untuk memaksa investor-investor asing membagi lebih banyak kepemilikan,
manajemen, dan keuntungan dengan warga negara asli dibandingkan sebelum
dilakukannya domestikasi.
2. Resiko Ekonomi
Perusahaan-perusahaan internasional selalu dihadapkan pada berbagai
resiko ekonomi yang dapat terjadi tanpa adanya peringatan yang berarti.
a. Pengendalian nilai tukar
Pengendalian nilai tukar disebabkan oleh kekurangan dalam pertukaran
devisa yang dilakukan oleh sebuah negara. Ketika sebuah negara
menghadapi kekurangan dalam pertukaran devisa, dan/atau sejumlah besar
modal meninggalkan negara tersebut, kendali dapat diterapkan atas semua
pergerakan modal, atau secara selektif terhadap perusahaan-perusahaan
yang paling rentan secara politik untuk menjaga persediaan devisa untuk
digunakan pada hal-hal paling penting.
b. Hukum kandungan lokal
Sebagai tambahan atas pembatasan impor terhadap barang-barang penting
dalam upaya memaksa pembelian lokal, berbagai negara sering kali
mengharuskan sebagian dari semua produk yang dijual dalam negara
tersebut untuk memiliki kandungan lokal, yaitu untuk memasukkan
kandungan bagian-bagian yang dibuat di dalam negeri.
c. Pembatasan impor
Pembahasan selektif pada impor bahan mentah, mesin, dan suku cadang
adalah strategi yang paling umum untuk memaksa industri asing membeli
lebih banyak barang dalam negeri, dan dengan demikian menciptakan pasar
bagi industri lokal.
d. Pengendalian pajak
Bagi negara-negara terbelakang dengan ekonomi yang secara konstan
terancam karena kekurangan dana, pemajakan yang keterlaluan atas
investasi asing yang berhasil sangat menarik bagi sejumlah pejabat
pemerintah sebagai cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan dana
operasional.
e. Pengendalian harga
Produk penting yang menimbulkan minat publik yang besar, sering kali berpengaruh pada pengendalian harga.
f. Permasalahan pekerja
Di Perancis, keyakian pada pekerjaan penuh waktuhampir seimbang dengan
semangat religius; pemecatan dalam jumlah berapapun, terutama oleh
perusahaan asing, dianggap sebagai krisis nasional.
3. Sanksi Politis
Satu atau sekelompok negara dapat memboikot negara lain, dengan begitu
menghentikan semua perdagangan antara negara-negara tersebut, atau dapat
mengeluarkan sanksi terhadap perdagangan produk-produk tertentu.
Sejarah menunjukkan bahwa pemberian sanksi hampir selalu tidak berhasil
dalam mencapai tujuan yang tidak diinginkan, terlebih lagi jika
negara-negra pedagang besar lainnya mengabaikan sanksi tersebut.
4. Aktivis Politis dan Sosial, dan Organisasi Nonpemerintah
Meskipun biasanya tidak ada sanksi secara resmi yang diberikan
pemerintah, dampak dari para aktivis politis dan sosial (APS) juga dapat
menghambat laju perdagangan normal.
Satu dari aksi APS yang paling efektif dan paling terkemuka adalah
kasus minyak kelapa sawit Indonesia di Negara barat. Para aktivis
lingkungan menuntut para perusahaan yang dalam proses produksinya
menggunakan bahan minyak kelapa sawit untuk tidak menggunakan minyak
kelapa sawit Indonesia. Hal ini disebabkan adanya informasi bahwa untuk
membuka perkebunan kelapa sawit di Indonesia, para pengusaha membuka
lahan dengan menebang hutan secara brutal, sehingga tingkat deforestasi
di Indonesia sangat tinggi dan lingkungan hutan di Indonesia pun menjadi
rusak. Aksi mereka mengakibatkan nilai ekspor minyak kelapa sawit
Indonesia menjadi turun drastis. Berikut contoh organisasi nonpemerintah
yang cukup dikenal di berbagai Negara:
• Greenpaeces
• Consumers international
• Palang merah
• Bulan sabit merah
• Amnesty internasional
• Unicef
• Oxam
• Habitat for unity
5. Kekerasan dan Terorisme
Meskipun kekerasan tidak diprakarsai oleh pemerintah, tetapi kekerasan
merupakan salah satu resiko yang yang perlu dipertimbangkan untuk
perusahaan multinasional dalam menilai kerentanan politis
aktivitas-aktivitas mereka. Contoh aktivitas kekerasan:
• Ancaman kekerasan terhadap perusahaan melalui surat kaleng maupun telepon gelap.
• Penculikan terhadap para eksekutif perusahaan multinasional.
Sedangkan terorisme sendiri mempunyai tujuan yang berbeda.
Perusahaan-perusahaan multinasional dijadikan sasaran untuk
mempermalukan sebuah pemerintahan dan hubungannya dengan berbagai
perusahaan. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah aksi
teroris di hotel Ritz Carthlon Jakarta, salah satu hotel yang mempunyai
jaringan di berbagai Negara di dunia. Dalam aksi ini pula menewaskan
salah satu dewan komisaris perusahaan semen internasional, Holcim.
6. Kejahatan di Internet
Meskipun masih dalam masa pertumbuhan, internet adalah sarana untuk
melakukan serangan teroris dan kejahatan bagi musuh asing dan domestik
yang ingin menimbulkan kerusakan pada sebuah perusahaan dengan
kemungkinan kecil untuk tertangkap. Salah satu kesulitan melacak
kejahatan di internet adalah sulit menentukan apakah suatu serangan
internet merupakan ulah dari Negara yang jahat, teroris, atau hacker
sebagai lelucon.
Dikala suatu virus telah dilancarkan maka setiap gelombang virus
mempunyai kemampuan yang semakin merusak dan menyebar dengan sangat
cepat, sehingga kerusakan yang parah terjadi sebelum dapat dihentikan.
Selain ancaman virus, kejahatan lain adalah penipuan melalui jaringan
internet. Ini akan dapat pula menjatuhkan citra perusahaan. Misalnya,
konsumen melakukan pembelian melalui internet, namun ia tidak tahu bahwa
website dimana ia memesan barang bukanlah website resmi (official site)
dari perusahaan itu. Dan ia pun tertipu, ia tidak mendapat barang
sesuai pesanan, terutama kualitas dari barang tersebut. Sehingga,
perusahaan resmi akan mendapat komplain atas hal tersebut, karenanya
kepercayaan masyarakat akan dapat menurun karenanya.
Menilai Kerentanan Politis
Setidaknya banyak alasan bagi kerentanan politis sebuah perusahaan sama
dengan banyaknya filosofi politis, variasi ekonomi, dan perbedaan
kultural. Beberapa perusahaan tampaknya lebih rentan secara politis
dibandingkan lainnya, sehingga mereka menerima perhatian khusus dari
pemerintah.
Sayangnya, seorang pemasar tidak mempunyai panduan mutlak yang harus
diikuti untuk menentukan apakah sebuah perusahaan dan produknya akan
menjadi subjek perhatian politis. Negara-negara yang mencari investasi
dalam industri prioritas tinggi mungkin akan membebaskan perusahaan dari
pajak, bea, kuota, pengendalian devisa, dan rintangan investasi
lainnya.
Contoh kasus yang berkaitan dengan hal ini adalah usaha bersama
Continental Can Company untuk membuat kaleng bagi pasar Cina menghadapi
rentetan pembatasan ketika ekonomi Cina melemah. Cina menetapkan bahwa
minuman kaleng adalah pemborosan, dan harus dilarang dari semua pesta
dan perjamuan Negara. Tarif pajak alumunium dan material lainnya, yang
diimpor untuk memproduksi kaleng, berlipat ganda, dan diterapkan pajak
baru pada konsumsi minuman kaleng. Untuk Continental Can, sebuah
investasi yang berpotensi menguntungkan, dibuat tidak lagi menguntungkan
oleh perubahan sikap pemerintah Cina setelah beberapa tahun.
Produk dan Isu yang Sensitif secara Politis
Meskipn tidak ada panduan khusus untuk menentukan kerentanan sebuah
produk pada tingkat apapun, terdapat sejumlah generalisasi yang membantu
mengidentifikasi kecenderungan produk untuk menjadi sensitif secara
politis. Produk-produk yang dianggap berpengaruh pada lingkungan, nilai
tukar mata uang, keamanan nasional dan ekonomi, kesejahteraan rakyat,
dan yang menyolok secara public atau menjadi subjek perdebatan public,
semuanya lebih berkemungkinan untuk menjadi sensitif secara politis.
Kesehatan sering kali menjadi subjek perdebatan publik, dan
produk-produk yang mempengaruhi atau dipengaruhi isu kesehatan mungkin
sensitive terhadap perhatian politis. Kasus yang masih hangat adalah
ditariknya Indomie oleh pemerintah Taiwan dari pasaran di Taiwan, karena
ditengarai mengandung bahan pengawet yang dilarang di Taiwan. Bahan ini
terdapat pada saus dan kecap dari Indomie Goreng. Untuk tetap
mempertahankan pasar di Negara lain, pihak Indofood, sebagai produsen
Indomie, melakukan konfirmasi pada beberapa Negara untuk menyatakan
bahwa produk mereka aman dikonsumsi. Dan, akhirnya otoritas pemerintah
Indonesia, Malaysia, dan Singapura menyatakan bahwa Indomie aman untuk
dikonsumsi. Dan bahkan pemerintah Indonesia mengajukan klarifikasi
kepada pemerintah Taiwan mengenai penarikan produk Indomie tersebut.
Meramalkan Resiko Politis
Penilaian resiko politis adalah usaha meramalkan instabilitas politik
untuk membantu manajemen untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
kejadian-kejadian politis, dan potensi pengaruh mereka pada
keputusan-keputusan bisnis internasional sekarang dan di masa depan.
Penilaian resiko digunakan untuk memperkirakan tingkat resiko yang akan
dipikul perusahaan pada saat melakukan investasi, dan untuk membantu
menentukan jumlah resiko yang siap diterima oleh perusahaan tersebut.
Pada masa perpindahan era orde baru ke reformasi di Indonesia, terjadi
ketidakstabilan keadaan politik yang berimbas pada ketidakstabilan
keamanan. Banyak perusahaan yang bangkrut karena terjadi huru-hara di
berbagai daerah. Para investor memindahkan investasinya dari Indonesia
ke Negara lain yang mereka ramalkan lebih stabil keadaan politisnya. Ini
bukti bahwa lingkungan politik sangat memengaruhi sektor pemasaran
internasional.
Memperkecil Kerentanan Politis
Meskipun perusahaan tidak dapat secara langsung mengendalikan atau
mengubah lingkungan politik di Negara tempat perusahaan tersebut
beroperasi, usaha bisnis tertentu bisa mengambil tindakan untuk
mengurangi derajat kerentanan terhadap resiko yang ditimbulkan politik.
Perusahaan harus mengelola urusan eksternal di pasar asing untuk
memastikan bahwa pemerintah dan publik menyadari kontribusi mereka
kepada ekonomi, sosial dan perkembangan manusia di Negara tersebut.
Hubungan antara pemerintah dan perusahaan multinasional biasanya positif
jika investasi tersebut:
a. Memperbaiki neraca pembayaran dengan meningkatkan ekspor atau mengurangi impor melalui substitusi impor.
b. Menggunakan sumber-sumber yang diproduksi lokal.
c. Mengalihkan modal, teknologi, dan/atau ketrampilan.
d. Mensiptakan pekerjaan.
e. Memberi kontribusi pajak.
Selain kontribusi ekonomi yang disumbangkan perusaahaan, kedermawanan
korporasi juga membantu menciptakan citra positif dalam populasi umum.
Banyak perusahaam multinasional berusaha keras memberikan manfaat kepada
Negara melalui program sosial mereka, yang juga akan memperbaiki citra
mereka. Kegiatan ini biasanya dikenal dengan Corporate Social
Responsibility (CSR).
Meskipun berbagai perusahaan berusaha keras menjadi warga korporasi yang
baik di Negara tuan rumah mereka, partai politik yang mencari
publisitas atau kambing hitam untuk kegagalan mereka, sering kali, demi
kepentingan mereka sendiri, membuat opini public terfokus pada aspek
negative perusahaan multinasional, baik benar maupun tidak. Perusahaan
yang membentuk akar local yang dalam dan menunjukkan contoh nyata,
daripada hanya dengan kata-kata kosong, bahwa strategi mereka selaras
dengan tujuan jangka panjang Negara tuan rumah, akan mendapatkan
kesempatan paling baik dalam mempertahankan citra positif.
Selain aktivitas korporasi yang berfokus pada tujuan sosial dan ekonomi
Negara tuan rumah serta kewarganegaraan korporasi yang baik, perusahaan
multinasional dapat menggunakan strategi lainnya untuk meminimalkan
kerentanan dan resiko politis.
Kerja Sama
Kerja sama dapat dilakukan dengan perusahaan multinasional lokal maupun
negara ketiga lainnya, yang akan membatasi keterbukaan finansial
perusahaan, dan biasanya lebih jarang terkena pelecahan politis. Kerja
sama dengan local membantu meminimalkan perasaan anti-perusahaan
multinasional, dan kerja sama dengan perusahaan multinasional lainnya
menambahkan kekuatan Negara pihak ketiga dalam menawar.
Pengembangan Bisnis Investasi
Strategi yang lain adalah dengan melibatkan beberapa investor dan bank
dalam membiayai investasi di negara tuan rumah. Cara ini memberi
keuntungan ketika terjadi ancaman pengambilalihan atau pelecehan oleh
pemerintah dengan memanfaatkan kekuatan bank tersebut. Strategi ini akan
sangat kuat jika bank telah memberikan pinjaman kepada pemerintah
Negara tuan rumah; jika pemerintah memberikan ancaman pengambilalihan
atau sejenisnya, bank yang membiayai akan mempunyai pengaruh besar pada
pemerintah.
Pemberian Lisensi
Strategi yang ditemukan beberapa perusahaan yang mengeliminasi hampir
semua resiko adalah untuk memberikan lisensi teknologi dengan imbalan
bayaran tertentu. Pemberian lisensi menjadi efektif apabila teknologi
tersebut unik dan beresiko tinggi. Tentu saja ada sejumlah resiko yang
ditanggung karena pemegang lisensi bisa saja menolak membayar biaya yang
ditentukan sementara tetap menggunakan teknologi tersebut.
Domestikasi Terencana
Dalam kasus di mana Negara tuan rumah menuntut partisipasi lokal,
solusi jangka panjang yang paling efektif adalah penghapusan bertahap
terencana, yaitu domestikasi terencana. Solusi ini bukan praktek bisnis
yang disukai, tetapi alternatifnya, yaitu domestikasi yang diprakarsai
pemerintah, dapat menjadi malapetaka seperti penyitaan. Sebagai respon
yang masuk akal terhadap potensi adanya domestikasi, domestikasi
terencana bisa menguntungkan, dan operasional bijaksana bagi investor
asing. Domestikasi terencana pada intinya adalah proses bertahap
partisipasi nasional dalam semua fase perusahaan.
Tawar Menawar Politis
Perusahaan multinasional secara jelas terlibat lobi dan tawar-menawar
politis sejenisnya untuk menghindari potensi resiko politis. Toyota
telah mempertimbangkan untuk menaikkan harga mobilnya di pasar Amerika
untuk “membantu” pesaing Amerika yang sedang merana. Pemerintah Jepang
telah menerapkan kuota ekspor mobil di masa lalu, ketika perusahaan
mobil Amerika sedang berjuang. Dan, di tengah kritik Amerika dan Eropa
yang terus meningkat, Cina setuju untuk menerapkan kuota ekspor
tekstilnya, dan menaikkan nilai mata uangnya.
Penyuapan Politis
Suatu pendekatan untuk berurusan dengaan kerentaan politis adalah
penyuapan politis- usaha untuk mengurangi resiko politis dengan membayar
mereka yang berkuasa untuk campur tangan atas kepentingan perusahaan
multinasional. Tindakan ini menyebabkan masalah bagi pemasar di Negara
asal dan luar negeri, karena untuk warga AS penyuapan adalah illegal,
meskipun hal tersebut umum di Negara tuan rumah. Penyuapan politis dapat
memberikan manfaat jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan
berisiko tinggi.
Dorongan Pemerintah
Pemerintah, baik asing dan AS, mendorong sekaligus mencegah investasi
asing. Faktanya, dalam negara yang sama beberapa bisnis asing bisa
menjadi sasaran yang dipicu secara politis, sedangkan yang lain
dipayungi oleh pemerintah dengan perlindungan dan perlakuan istimewa.
Perbedaannya terletak pada evaluasi dari kontribusi perusahaan terhadap
kepentingan suatu bangsa.
Alasan terpenting mendorong investasi adalah untuk mengakselerasi
perkembangan ekonomi. Semakin banyak Negara yang sedang mendorong
investasi asing dengan panduan tertentu yang diarahkan pada tujuan
ekonomi. Korporasi multinasional dapat diharapkan menciptakan lapangan
pekerjaan local, pengalihan teknologi, membangkitkan penjualan ekspor,
merangsang pertumbuhan dan perkembangan industry local, menjaga
persediaan devisa, atau memenuhi semua harapan ini sebagai syarat
konsesi pasar.
Pemerintah AS berusaha menciptakan iklim yang menguntungkan bagi bisnis
luar negeri, dengan menyediakan bimbingan yang membantu meminimalkan
risiko financial yang lebih sulit secara politis.
By: Muhammad FR, Tris, Fitri, dan Diar
KUMPULAN ARTIKEL MANAJEMEN