KASUS ETIKA BISNIS DALAM PERBANKAN (BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BOGOR)

·     RINGKASAN KASUS

Profile Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah  sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di  kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia  melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh  sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Bogor merupakan bank cabang wilayah Jawa Barat yang berlokasi di jalan Pajajaran Bogor.  Berbagai produk dan jasa yang diberikan Bank Syariah Mandiri, yaitu tabungan, giro, deposito, layanan BSM priority, pembiayaan konsumen, produk jasa, emas, haji dan umroh.  Produk kredit pembiayaan kredit rumah merupakan bagian dari jasa pembiayaan konsumen yang terdiri dari pembiayaan griya BSM dan  pembiayaan griya BSM bersubsidi. Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem mudharabah.

            Kasus Kredit Fiktif pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor

Badan Reserse Kriminal Mabes Polri membeberkan kronologi serta modus korupsi dan pencucian uang kredit fiktif Rp102 miliar di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor, Jumat 25 Oktober 2013.Kasus itu bermula dari pengajuan kredit seorang pengusaha properti bernama Iyan Permana tahun 2011.Direktur Tindak Pindana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, Iyan awalnya ingin mengajukan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk dia sendiri. Namun dalam proses pengajuannya, Iyan dan tiga pegawai BSM Bogor melakukan penyimpangan kredit.Peran dan modus para tersangka ini adalah membobol uang bank melalui pembiayaan Al Mudharabah.Polisi saat ini menetapkan tujuh dalam kasus kredit  fiktif BSM, tersangka masing-masing Kepala Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Bogor M Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor Chaerulli Hermawan, Accounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor John Lopulisa, serta tiga debitur atas nama Iyan Permana, Henhen Gunawan,  Rizki Ardiansyah, dan seorang notaris Sri Dewi.

Pihak yang Terlibat

Iyan Permana dibantu oleh Henhen Gunawan dan Rizky Ardiansyah yang juga merupakan debitur dalam pengajuan kredit fiktif itu. Ketiga debitur ini mengajukan 197 nama nasabah untuk mengajukan kredit kepemilikan rumah pada Bank Syariah Mandiri.
Dengan rincian Iyan Permana, Henhen Gunawan, dan Rizky Ardiansyah masing-masing mengajukan 150 nasabah, 21 nasabah, dan 26 nasabah, sehingga total kredit sebanyak 197 nasabah.  Dari 197 nasabah yang diajukan kredit, 113 kredit fiktif diajukan Iyan Permana, kemudian Henhen mengajukan 20 kredit fiktif, dan Rizky mengajukan 20 kredit. Sehingga total kredit fiktif sebanyak 153 nasabah.

Dalam kasus ini juga melibatkan notaris yaitu Sri Dewi dengan membuat akta kredit.Namun akta tersebut dibuat tanpa kehadiran pihak debitur, serta sertifikat tanah yang hanya berupa fotokopi.

Niat jahat ketiganya dapat berjalan mulus karena ada keterlibatan orang dalam.Pegawai internal yang terlibat dan ditetapkan tersangka dalam kasus ini adalah Accounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor, John Lopulisa; Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor, Chaerulli Hermawan;  dan Kepala Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Bogor, Agustinus Masrie.

Cara Memanipulasi

Tiga debitur tersebut melengkapi persyaratan kredit fiktif bermacam-macam.Mereka memanipulasi sejumlah dokumen mulai dari surat tanah sampai KTP palsu, dan tidak menjalani prosedur perbankan yang seharusnya dalam mengajukan kredit.Seperti yang dilakukan Henhen, sebagai seorang pengusaha dirinya menggunakan KTP karyawannya tanpa sepengetahuan si pemilik identitas.Rizky yang berprofesi sebagai seorang dokter meminjam KTP tetangganya, sementara Iyan meminjam akta tanah seseorang kemudian di-foto copy.

Setelah para debitur melengkapi persyaratannya, kemudian masuk lah ke tangan Accounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor John Lopulisa.Pengajuan 197 kredit tersebut dimaksudkan supaya kredit bisa disetujui hanya setingkat Kepala Cabang saja.

John sebagai Account Officer yang memang sudah mengetahui data fiktif tersebut tidak melakukan pengecekan lapangan sehingga kredit yang diajukan bisa dengan mudah di kabulkan Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, begitu pula dengan persetujan dari Kepala Cabang Utama BSM Bogor Agustinus Masrie yang memang sudah bersekongkol. Ketiga pegawai BSM Bogor itu juga menerima hadiah dari debitur.Ada yang dapat uang tunai Rp3-4 miliar, dan ada yang menerima mobil.

Kemudian 197 kredit tersebut dibawa kepada Sri Dewi selaku notaris yang membuat akta akad kredit.Tanpa dihadiri pihak debitur dan serifikat tanah hanya berupa fotocopy dengan mudah perikatan kredit antara debitur dan pihak bank dibuat.

Kerugian Bank

Kredit yang diajukan Rizky cair sebesar Rp 12,2 miliar. Sementara kredit yang diajukan Henhen cair Rp 12,24 miliar, sisanya cair untuk kredit  yang diajukan Iyan. Total kredit yang dicairkan seluruhnya Rp 102 miliar dan sudah dikembalikan ke pihak bank Rp 59 miliar. Sehingga masih ada sekitar Rp 43 miliar yang belum masuk ke bank saat ini.

UU dan Ancaman Hukuman

Para tersangka dijerat dengan pasal 63 UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 3 dan pasal 5 UU No 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Khusus untuk Sri Dewi, penyidik menambahkan pasal 264 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat autentik dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara.Keempat tersangka yang kini ditahan Mabes Polri adalah M Agustinus Masrie selaku Kepala Cabang Utama BSM Bogor, Chaerulli Hermawan selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor, John Lopulisa selaku accounting officer BSM Bogor, dan Iyan selaku pengembang properti.

BSM Pusat telah memecat ketiga pegawai tersebut, yaitu: John Lopulisa di-PHK November 2012, Chaerulli Hermawan di-PHK 1 Desember 2012, dan Agustinus Masrie di-PHK 4 Oktober 2013.  

ANALISA KASUS

Kasus di atas merupakan kasus pelanggaran etika yaitu adanya kolusi dari 3 belah pihak. Ketiga pihak tersebut adalah Internal (karyawan) BSM Cabang Bogor (3 orang), Debitur BSM Cabang Bogor (3 orang), dan Notaris (1 orang).Kolusi yang terjadi adalah Pemberian Kredit Fiktif.

Pihak yang diuntungkan:

1)      Karyawan PTBank SyariahMandiri Agustinus Masrie (KepalaCabangUtama BSM Bogor), Chaerulli Hermawan,  dan John Lopulisa (akunting BSM cabang Bogor)

2)      Debitur PT.Bank Syariah MandiriadalahIyanPermana(Pengusaha property),Henhen Gunawan, dan Rizky Ardiansyah.

3)      Notaris : Sri Dewi

Akuntan BSM cabang Bogor John Lopulisa telah melanggar hukum dengan berkolusi bersama 6 orang lainnya, serta melanggar kode etik akuntan tentang kejujuran, integritas. Perbuatan para tersangka merugikan nasabah, masyarakat, BSM dan pemerintah. Nasabah dirugikan karena uang yang diambil dengan kredit fiktif itu adalah merupakan uang nasabah yang dihimpun oleh pihak BSM melalui produk DPK (Dana Pihak ketiga yaitu berupa Tabungan, DepositodanGiro). Kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan berbasis syariah dapat menurun. Serta reputasi BSM dan atau perbankan syariah tercoreng akibat kasus ini. Hak-hak yang dilanggar dengan adanya kasus ini, antara lain: hak nasabah, hak masyarakat, hak BSM dan hak pemerintah.

Dalam kasus ini, hak nasabah yang dirugikan selain dalam bentuk material juga dalam hal kenyamanan, keamanan dan kepercayaan (trust). Hak masyarakat luas adalah kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan berbasis syariah dan hak masyarakat yang harus mendapatkan hak dalam memperoleh tempat tinggal (rumah) tidak terealisasi. Dalam kasus ini, hak BSM adalah yang harus mendapat reputasi (image) yang baik justru menjadi menurun. Hak Pemerintah yang harus memperoleh dana masukan dari masyarakat melalui BSM, justru mengalami potensi kerugian sebesar Rp59 M (dari total Rp102 M).

kasus dan analysis pelanggaran etika bisnis

Berikut ini adalah contoh kasus tentang pelanggaran etika bisnis yang terjadi di semarang, pelaku bisnis mie basah yang tidak bertanggung jawab dan tidak beretika ini mengedepankan laba yang besar dari pada tangung jawab kepada konsumen.

SEMARANG - Polisi menggerebek pabrik mi berformalin yang disajikan saat pelantikan Gubernur Jateng di Gedung Berlian, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat, 23 Agustus. Pabrik yang sudah beroperasi sejak tiga tahun itu beroperasi di wilayah Magelang, Jateng,.

“Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengungkap pabrik mi basah yang diduga menggunakan bahan berbahaya berupa formalin di Kampung Paten RT 02/08 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang,” kata Dir Reskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Mas Guntur Laupe, Rabu (4/9/2013).

Pengungkapan kegiatan pabrik mi berbahaya itu bermula saat petugas Dit Reskrimsus, menerima informasi dari petugas Bid Dokkes Polda Jateng yang menemukan mi berformalin dalam Pesta Rakyat Pelantikan Gubernur Jateng.

Petugas melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang disajikan kepada para pengunjung di acara tersebut.

“Berdasarkan informasi tersebut, tim melakukan pemeriksaan terhadap stan yang menyajikan mi bakso dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa mie basah dan sisa makanan di sekitar lokasi,” tambahnya.

Setelah memeriksa sejumlah saksi di stan mi bakso milik Suratmi, mi tersebut ternyata diproduksi di Magelang. Polisi bergerak cepat dengan melakukan penggerebekan ke lokasi pabrik mi.

Selain itu polisi juga menangkap pemilik pabrik, Jumirin (45), warga Desa Prajegan RT02/02, Kelurahan Prajeksari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.

“Kita melakukan penahahan terhadap tersangka dan melakukan uji labratoris terhadap sampel mi basah tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang,” sebutnya.

Pelaku mengaku, industri rumahan turun temurun itu memproduksi mi yang diedarkan di sejumlah pasar tradisional di Kota Magelang, Ambarawa, dan Kota Semarang. Modus yang digunakan tersangka, mencampurkan formalin dan zat pewarna tekstil ke dalam adonan mi basah atas pesanan konsumen.

“Pencampuran formalin ini agar mi yang dibuat menjadi tahan lama tidak mudah rusak dan tampak segar,” ujar Jumirin.

Selain memproduksi mi yang membahayakan kesehatan, pabrik tersebut juga diduga tak memiliki izin usaha. Dari pabrik tersebut petugas menyita barang bukti berupa tiga karung mi basah warna kuning siap edar, lima karung tepung terigu, satu kilogram pewarna kuning, satu jeriken kosong bekas cairan formalin, dan sejumlah bahan pembuat mi lainnya.

Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Seiring dengan banyaknya media mempublikasi mengenai makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan dengan alasan untuk  mencari keuntungan sebesar-besarnya, membuat kita berpikir untuk berhati-hati dalam membeli mie basah yang aman untuk dikonsumsi. Bagaimana kita mengetahui mi basah yang berformalin?  berikut ciri mie berformalin yaitu:

1. Mi mengkilat dibanding mi tidak berfomalin
2. Berwarna pekat dan tidak lengket
3. Tidak rusak sampai dua hari pada suhu kamar dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10 derajat celsius)
4. bau agak menyengat, bau formalin.

Analisis           :

Kurang ketatnya pengawasan pemerintah terhadap makanan-makanan yang beredar di masyarakat membuat banyaknya produsen-produsen makanan yang berbuat curang agar untung di dapatkan besar apapun caranya pelaku bisnis melakukan apa saja agar tetap berjalan bisnisnya, menurut berita diatas sudah jelas menggambarkan begitu jelasnya oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini melakuan bisnis illegal ini secara bebas dan baru tertangkap di tahun 2013 lalu terbukti dari keterangan pelaku yang mengaku bisnis ini sudah turun temurun, bisa di bayangkan begitu banyak korban dari mie basah yang sudah lama beredar di masyarakat ini. Pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi peredaran makanan yang beredar di masyarakat dengan cara melakukan inspeksi yang dilakukan secara rutin agar peredaran makanan yang berformalin ini bisa di cegah dan di berantas sampai akarnya agar kedepan tidak ada lagi kasus seperti ini dan terakhir perketat izin usaha dengan pengawasan makanan sehat setiap bulan dengan cara mendadak ke tempat usaha-usaha yang sudah memiliki izin.

Menurut konsep Kant dan Deontology : pada konsep utilitarianism kehilangan tuntutan dari teori karena gagal untuk menilai karateristik tindakan moral, motif moral. Menurut pandangan kant, manusia mempunyai  kehendak untuk melakukan tindakan apa yang di inginkan yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan untuk memilih antar arti alternatif atau cara untuk mencapai tujuan yang di inginkan, dan kebebasan menentukan tujuan atau kehendak dan bertindak dengan motif yang lebih tinggi.

http://health.liputan6.com/read/655495/bpom-kasus-mi-basah-berformalin-paling-banyak-ditemui

http://jogja.okezone.com/read/2013/09/04/512/860687/redirect

Analisa Jurnal Etika Bisnis

 

JURNAL 1

Nama Peneliti : Dedy Djefris (Mahasiswa Universitas Politeknik Negri Padang,  Fakultas Ekonomi , Jurusan Akuntansi )

Tahun              : 2008

Judul               : Implementasi Good Corporate Governance Dan Etika Bisnis Pada BUMN          

Kata Kunci      : State owned enterprises, good corporate gorvenance, business ethics, code of product

Kesimpulan Penelitian : Hasil penelitian Implementasi Good Corporate Governance Dan Etika Bisnis Pada BUMN masih banyak modus penyimpangan di BUMN seperti penggelembungan (mark-up) proyek, korupsi, modus manipulasi dan kredit.

Analisa :

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa masih banyak penyimpangan-penyimpangan yg terjadi di tubuh BUMN, karna banyak penyimpangan di tubuh BUMN seperti KKN yang melibatkan para petinggi di BUMN belum sepenuh nya bisa di bersihkan.

Maka harusnya CGC di BUMN menjadi ruh yg dalam konteks managemen yg luas sebagai soft control bagi kegiatan operasional sehari-hari.

JURNAL 2

Nama Peneliti : Setia Budhi Wilardjo ( Mahasiswa Unimus Semarang, Fakultas Ekonomi)

Tahun              : 2011

Judul               : Menjalankan Bisnis Secara Etis Dan Bertanggung jawab

Kata Kunci     : Etika Individual , Etika Bisnis, Etika manajerial, Tanggung Jawab Sosial

Kesimpulan Penelitian : Dalam penerapan etika dan tanggung jawab sosial jg berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ketidak jujuran dan kecurangan mereka dalam berbisnis dapat berakibat pada bisnis mereka.

Analisa :

Dalam kesimpulan diatas bahwa penerapan etika dan tanggung jawab dalam berbisnis itu sangat penting karna berpengaruh pada bisnis kita, karna dampaknya panjang bila kita melakukan kecurangan dalam berbisnis.

JURNAL 3

Nama Peneliti  : Alda Kartika ( Staff Bagian Pemasaran PTPN II)

Tahun              : 2013

Judul               : Etik Bisnis Pada Industri Kelapa Sawit Melalui Implementasi Good Corporate Governance Dan Corpotae Social Responsibilty

Kata Kunci      : Business Ethics, Good Corporate Gorvenance, Corpotae Social Responsibilty

Kesimpulan      :

1.   1.   Industri kelapa sawit selalu di hadapkan kepada isu-isu lingkungan yg menganggap bahwa industry ini tidak menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis dan bertanggung atas penggundulan hutan, emisi karbon, dan hilangnya keragaman hayati sehingga industry ini tidak berkelanjutan.

2.   2.   Good Corporate Gorvenance dan Corpotae Social Responsibilty sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip etika bisnis yang berkaitan dengan pengolahan lingkungan pada industry kelapa sawit yang berkelanjutan diatur dalam RSPO dan ISPO.

Analisa :

Dari keimpulan tersebut maka pentingnya prinsip-prinsip etika bisnis dalam menjalankan bisnis sehingga bisnis industry kelapa sawit dapat terus beroperasi, dan pentingnya tanggung jawab sosial terhadap bisnis industri kelapa sawit.

Kesimpulan anlisa dari etika bisnis :

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu , perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis merupakan nilai mengenai baik atau buruk sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya  

Dengan demikian jika sebuah perusahaan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis maka perusahaan tersebut akan bertahan lama karna konsumen akan menaruh rasa percaya terhadap perusahaan tersebut, meskipun masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yg tidak menerapkan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis.